Hilir Mudik Truk Tambang di Jalan Nasional, DPRD Kalsel: Perlu Evaluasi Serius!

BBC, Banjarmasin – Lalu lintas truk tambang dan angkutan kelapa sawit yang melintasi jalan nasional di Kalimantan Selatan menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, SM, menyoroti keluhan masyarakat terkait aktivitas tersebut yang dianggap merusak kualitas jalan dan memicu kemacetan.

Menurut Kartoyo, aturan sudah jelas tertuang dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012, yang mengharuskan truk angkutan tambang dan sawit menggunakan jalan khusus, bukan jalan umum. Namun, implementasinya dinilai belum maksimal, sehingga perlu dikaji ulang.

Baca Lainnya :

• Pipa Bocor, Air PAM Tidak Mengalir: Wilayah Terdampak Diketahui0
• Komisi I Apresiasi Pemprov Kalsel Miliki WRS di Sejumlah Kabupaten0
• Pengamat Ini Prihatin Adanya Dugaan Asusila di Pondok Pesantren 0
• Komisi I Inginkan Instansi Terkait Tanggulangi Korban Banjir0
• Harry Khairil Hadi : Apresiasi Pemerintah Terhadap Wacana Penurun Tiket Pesawat0

"Kalau Perda ini benar-benar diterapkan, masalah kerusakan jalan dan kemacetan bisa diminimalisir. Sayangnya, masih banyak angkutan tambang yang melintasi jalan nasional, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)," ujar Kartoyo.

Ia menambahkan, aturan ini selaras dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Jalan Pertambangan, yang secara tegas mengatur penggunaan jalan khusus untuk kendaraan tambang.

Tumpang Tindih Regulasi

Kartoyo juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi regulasi antara Perda, Undang-Undang, dan aturan lainnya. "Kami harus memastikan tidak ada tumpang tindih aturan yang justru membingungkan. Jika ada, ini tugas pemerintah daerah untuk menyelesaikannya," tegas politisi NasDem itu.

Ia mengajak pemerintah daerah untuk melihat persoalan ini secara holistik, menimbang antara kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi yang juga melibatkan para sopir sebagai tulang punggung keluarganya.

“Semua bisa berjalan seimbang jika aturan yang ada ditegakkan dengan baik. Kepentingan publik dan perusahaan harus diselaraskan,” imbuhnya.

Dengan maraknya truk tambang yang masih menggunakan jalan nasional, DPRD Kalsel mendesak adanya pengawasan lebih ketat dan evaluasi menyeluruh. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah nyata agar masalah ini tidak terus berlarut-larut dan merugikan banyak pihak. (Pip)