BBC,Banjarmasin –Beberapa waktu lalu adanya dugaan kasus asusila di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Banjar.

Pemerhati Hukum dan Pemerintahan, Dr Afif Khalid menyayangkan dengan adanya dugaan kasus tersebut terhadap oknum salah satu lembaga pendidikan berbasis agama itu,  bahkan upaya sangsi tegas baik berupa pencabutan izin pesantren, pidana bagi pelaku seberat beratnya harus dilakukan sebagai penerapan keadilan karena kasus tersebut jelas merugikan korban.

"Berharap  pemerintah dan otoritas terkait untuk memastikan bahwa pelaku diadili secara hukum, agar ada efek jera" kata Pemerhati Selasa(21/1/2025)

Baca Lainnya :

• Komisi I Inginkan Instansi Terkait Tanggulangi Korban Banjir0
• Harry Khairil Hadi : Apresiasi Pemerintah Terhadap Wacana Penurun Tiket Pesawat0
• Pemerhati Hukum Ingin Pemerataan MBG di Sejumlah Daerah0
• Anggota Dewan Ini Minta Perhatikan Kebersihan dan Gizi MGB0
• Dewan Kalsel Mengapresiasi Bependa RaihNilai A Dari Kementerian0

Dekan Hukum Uniska ini juga merasa prihatin sekaligus miris sekali atas kasus pencabulan dan kebiri ini mengingat ketika para orang tua mempercayakan tanggung jawab pendidikan formal berbasis keagaan ke pondok pesantren justru menimbulkan kasus memalukan dan ini sama saja penghianatan baik secara personal, institusi, nama baik agama, budaya, dan adat

"Apalagi masalah asusila dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini memalukan mencoreng nama pesantren secara umum nantinya, " tambahnya

Afif juga mengharapkan agar  sejumlah pihak berwenang agar melakukan monitoring sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap lembaga pendidikan di Kalsel diantaranya memperketat perihal aturan dan sistem pembelajaran artinya modus pelaku harus dijadikan pelajaran berharga dikemudian hari, kepada para korban harus mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan jika ada yang melaporkan hal serupa sehingga tidak ada oknum mengintimidasi

"Jangan sampai hanya gara gara nila setitik rusak susu sebelanga sehingga tingkat kepercayaan terhadap pesantren luntur, " pungkasnya. (Pip)