BBC,Banjarmasin  – Kepercayaan publik terhadap Pertamina kembali tercoreng! Dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax dengan Pertalite oleh oknum internal mencuat ke permukaan, memicu gelombang kemarahan masyarakat.

Skandal ini terungkap setelah keluhan konsumen meledak di media sosial. Banyak pengendara mengeluhkan performa mesin yang menurun drastis setelah mengisi BBM di SPBU tertentu. Kini, mereka sadar bahwa bahan bakar yang mereka bayar mahal ternyata telah dicampur dengan kualitas yang lebih rendah!

Baca Lainnya :

• Kepedulian di Tengah Musibah Gubernur Kalsel Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir 0
• Hilir Mudik Truk Tambang di Jalan Nasional, DPRD Kalsel: Perlu Evaluasi Serius!0
• Pipa Bocor, Air PAM Tidak Mengalir: Wilayah Terdampak Diketahui0
• Komisi I Apresiasi Pemprov Kalsel Miliki WRS di Sejumlah Kabupaten0
• Pengamat Ini Prihatin Adanya Dugaan Asusila di Pondok Pesantren 0

Bukan hanya merugikan kantong rakyat, tindakan ini juga membahayakan mesin kendaraan dalam jangka panjang. Jika dibiarkan, dampaknya bisa lebih luas—mulai dari biaya perbaikan yang membengkak hingga potensi kecelakaan akibat mesin yang tidak bekerja optimal.

Politisi Gerindra: Ini Kejahatan Terhadap Rakyat!

Menanggapi kasus ini, politisi Gerindra Habib Yahya Aseegaf geram dan mendesak pemerintah serta Pertamina untuk bertindak tegas.

"Ini bukan sekadar kelalaian, ini kejahatan terhadap rakyat! Konsumen sudah terlindungi undang-undang, tapi kenapa ada oknum yang berani mengkhianati kepercayaan publik demi keuntungan pribadi?" tegasnya, Senin (3/3/2025).

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jelas melarang praktik semacam ini. Bahkan, dalam Pasal 55 disebutkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi—termasuk pengoplosan—dapat dihukum hingga 6 tahun penjara dan denda mencapai Rp 60 miliar!

Namun, kenyataan pahitnya, mayoritas masyarakat tidak tahu ke mana harus mengadukan dugaan penipuan ini. Banyak yang hanya bisa pasrah, merasa telah ditipu oleh pihak yang seharusnya melindungi mereka.

Habib Yahya mendesak Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perdagangan, YLKI, dan kepolisian untuk segera turun tangan. Investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, dengan uji laboratorium independen untuk memastikan apakah BBM yang beredar masih memenuhi standar SNI.

"Jangan ada tebang pilih! Jika terbukti ada oknum yang bermain, hukum seberat-beratnya. Jangan sampai kepercayaan rakyat terus dikorbankan!" tandasnya.(Pip)