BBC, Banjarmasin - Pemerintah saat ini gencar melakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. 

Namun MBG tak sepenuhnya dapat dilaksanakan di sejumlah daerah kabupaten / kota. 

Pemerhati hukum dan Pemerintahan, Dr Afif Khalid menilai bahwa program tersebut  repleksi nilai nilai ideologi pancasila yang sering digaungkan Pemerintah sendiri seperti disila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian disila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Baca Lainnya :

• Anggota Dewan Ini Minta Perhatikan Kebersihan dan Gizi MGB0
• Dewan Kalsel Mengapresiasi Bependa RaihNilai A Dari Kementerian0
• Anggota Dewan Kalsel Apresiasi Polda Kalsel Ungkap Sejumlah Kasus Besar0
• Banjarbakula Bakal Tambah Halte Bus di 15 Titik0
• Jembatan Sungai Lulut Perlu Penerangan0

"Tapi kenapa MBG tidak merata, jangan sampai seperti dianak tirikan, kesian peserta didik terutama dipinggiran dan di pedesaan" katanya Jumat (10/1/2025). 

Bahkan saat ini Kalsel sangat gencar mengatasi stunting  dan tumbuh kembang anak. Dan jika  program MBG tidak merata seperti ini tentu akan menciptakan sebuah kesenjangan mengingat program nasional tersebut harus berkolaborasi dengan Pemerintah daerah.

Artinya sinergitas sangat penting agar kegiatan berjalan optimal, dan perlu diingatkan bahwa esensi wawasan kebangsaan dari kaidah pancasila tak sekedar tulisan bahkan seremonial semata. 

"Kami perlu jawaban jelas mengapa ada Kabupaten tidak dapat program MBG ini padahal  gaungnyakan luar biasa, " tambahnya. 

Ia berharap ada evaluasi secara menyeluruh jangan sampai MBG dimuati nuansa politis kami berharap pemerataan bisa tercipta. 

Semoga pimpinan negara, daerah hingga para wakil rakyat melihat hal hal tersebut. 

"Kita tunggu saja aa yang bisa diperjuangkan wakil rakyat kita demi kemaslahatan bersama" (Pip)